surat keterangan bukan pns

Berikutini yang baik dan benar serta menarik perhatian yang dapat anda gunakan dalam tema maupun format penulisan surat. Dalam Top Contoh Surat Pernyataan Bukan Pns 62 Di Inspirasi Desain Surat Pernyataan oleh post Contoh Surat Pernyataan Bukan Pns, Gawe CV telah memilihkan tema atau template yang terbaik untuk dijadikan inspirasi, ide ataupun acuan dalam penulisan surat anda. Lahir: Bengkalis, 20 Agustus 1995. Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Swasta. Seandainya Pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat sesuai dengan identitas yang saya lampirkan. Kontributor Kamis, 16 Juni 2022 | 10:00 WIB. Menag Yaqut Cholil Qoumas memberikan keterangan terkait pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS pada Kamis (16/6/2022) di Jakarta. Jakarta. (Humas Kanwil).Proses pencairan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS memasuki tahap akhir. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil DokumenPersyaratan Perubahan Data. » Surat pernyataan Bukan PNS, TNI, Polri bermaterai cukup. » Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh (Kop Perusahaan) bermaterai cukup. » Surat Pernyataan Tenaga Teknik Tugas Penuh (Kop Perusahaan) bermaterai cukup. » Scan Sertifikat Tenaga Teknik Tugas Penuh. » Daftar Personalia Perusahaan. Menyatakandengan sesungguhnya bahwa saya bukan PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya. Dibuat di : Pada tanggal : Yang membuat pernyataan. ... Tags: Mann Meldet Sich Nach Treffen Nicht Mehr. Pendidikan dan pelatihan diklat bagi Aparatur Sipil Negara ASN merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara ASN untuk meningkatkan kompetensi aparatur di lingkungan instansi pemerintah. Sejak pertama kali masuk dalam organisasi pemerintah, calon PNS dididik dalam Pelatihan Dasar CPNS untuk mengenalkan dunia organisasi sektor publik kepada peserta didik. Selanjutnya, setelah menjadi ASN berbagai upaya meningkatkan kompetensi juga dilakukan melalui berbagai diklat teknis maupun fungsional. Sedangkan khusus untuk ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi dalam organisasi pemerintah dilakukan Diklat Kepemimpinan Diklatpim untuk mempersiapkan mereka menduduki jabatan-jabatan manajerial. Pelaksanaan diklat diharapkan dapat memberikan perubahan tidak hanya bagi aparatur tetapi juga bagi organisasi tempat aparatur bekerja. Lebih dari itu, pelaksanaan diklat bagi ASN diharapkan bisa memberikan nilai tambah added value bagi organisasi yang muaranya adalah meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Dalam dunia pendidikan, ukuran nilai tambah digunakan untuk melihat keberhasilan lembaga pendidikan dalam melakukan perubahan yang bisa diprediksi terhadap peserta didik dari kondisi sebelumnya Hill, dalam Downes & Vindurampulle, 20073. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, Lembaga Administrasi Negara LAN memiliki salah satu fungsi yaitu penyelenggaraan diklat kompetensi manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil terkait pengembangan ASN, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 31 disebutkan bahwa Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan. Executive Summary vi Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, PKP2A III LAN menyelenggarakan salah satu fungsinya yaitu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional. Sejak 2014 hingga 2016, PKP2A III LAN, telah menyelenggarakan Diklatpim Tingkat II, III, dan IV yang masing-masing ditujukan untuk ASN yang akan atau sudah menduduki jabatan manajerial yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Esselon II, Jabatan Administrator Esselon III dan Jabatan Pengawas Esselon IV. Diklatpim tersebut diselenggarakan dengan menggunakan diklatpim pola baru yaitu berdasarkan Peraturan Kepala LAN No. 18, 19, dan 20 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, III, IV. Untuk mengetahui seberapa besar kemanfaatan diklatpim yang telah diselenggarakan oleh PKP2A III LAN maka perlu dilakukan pemetaan keberhasilan diklatpim melalui penelusuran tracer study terhadap para alumni yang sudah kembali bekerja di instansinya masing-masing serta berbagai permasalahan yang mungkin terjadi pasca diklatpim. Diklatpim merupakan kewajiban bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi di instansi pemerintah dan PKP2A III LAN sebagai bagian dari LAN merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Diklatpim. Oleh karena itu, evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan dan perbaikan penyelenggaraan diklatpim khususnya pada fase pelaksanaan evaluasi pasca diklat. Secara lebih rinci, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa hal, yaitu 1. Untuk mengetahui kontinuitas Proyek perubahan alumni PKP2A III LAN. 2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan proyek perubahan alumni PKP2A III LAN. 3. Untuk mengetahui dampak diklatpim terhadap peningkatan performance alumni PKP2A III LAN. Untuk mendiskripsikan Kemanfaatan Proyek perubahan diklatpim yang telah dilakukan oleh alumni PKP2A III LAN bagi unit organisasi tempat alumni bekerja dan stakeholder. vii Kajian ini merupakankajiandeskriptifdenganmenggunakan teknis analisis kualitatif. Analisis data dilakukan dengan memadukan antara data survey dan data lapanganyang menjelaskan keberlanjutan proyek perubahan pasca Diklatpim II, III, dan IV pada PKP2A III LAN. Objek penelitian ini adalah seluruh alumni diklatpim II, III, IV pada PKP2A III LAN dari tahun 2014-2016. Lokus penelitian ini secara umum adalah semua Provinsi/Kabupaten/Kota di mana alumni diklatpim yang diselenggarakan PKP2A III LAN bekerja. Untuk menjangkau seluruh alumni tersebut dibantu dengan instrumen kuisioner yang dikirimkan ke seluruh alumni diklatpim. Adapun secara khusus lokus pengumpulan data dengan penelitian lapangan di wilayah Kalimantan yang dipilih berdasarkan ketersediaan jumlah alumni yang mewakili Diklatpim II, III dan IV, yaitu Provinsi Kalimantan Timur Prov. Kaltim, Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan dan Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya. Kajian ini mempunyai ruang lingkup dan batasan tertentu agar dalam penyajiannya tidak terlalu melebar, dan dapat lebih fokus terhadap apa yang dikaji. Ruang lingkup kajian ini difokuskan pada Alumni Diklatpim II, III, dan IV PKP2A III LAN dari tahun 2014-2016 yang menggunakan diklat pola baru. Adapun pembatasan analisis difokuskan pada kontinuitas dan kemanfaatan proyek perubahan serta performance alumni pasca diklatpim II, III, IV. Pembatasan analisis ini relatif sesuai dengan tingkatan evaluasi Kirkpatrick tahap 3 dan 4 yang berguna untuk menghasilkan informasi yang berfokus pada dampak pelatihan bagi organisasi yang merupakan kondisi pasca pelatihan. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa 1. Sebagianbesar alumni diklatpimpada PKP2A III LAN tetap melanjutkan proyek perubahannya dan sebagian kecil terhenti. 2. Faktor yang mendorong kontinuitas proyek perubahan utamanya adalah dukungan pimpinan dan proyek perubahan yang dimasukkan sebagai kegiatan rutin instansi. Faktor yang menghambat kontinuitas proyek perubahan utamanya adalah mutasi dan promosi kerja alumni, anggaran dan sumber daya sarprasdan SDM viii 3. Diklatpim pola baru pada PKP2A III LAN telah berhasil melahirkan agen-agen perubahan yang memiliki semangat berinovasi dan berkinerja yang tinggi. Adapun materi diklatpim yang membantu, menunjang dan mengatasi persoalan yang dihadapi terkait proyek perubahan pasca Diklatpim terutama materi yang terkait inovasi, membangun tim efektif, diagnostic-reading, serta bench marking. 4. Kemanfaatan proyek perubahan dinilai dari realisasi kemanfaatan, cakupan kemanfaatannya, serta gambaran dampak impact. Proyek perubahan pada kajian ini memiliki kemanfaatan yang tinggi ditandai dengan respon positif dari masyarakat, meningkatnya kepuasan pelayanan publik, serta kinerja aparatur dan organisasi yang semakin meningkat. a. realisasi kemanfaatan proyek perubahan meliputi kemudahan prosedur yang ditawarkan, efisiensi waktu, serta pengurangan biaya dalam pelayanan publik. b. Cakupan kemanfaatan proyek perubahan alumni diklatpim umumnya dirasakan oleh masyarakat luas dan di lingkup organisasi internal. c. Dampak yang dirasakan adalah peningkatan ekonomi daerah, Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Kualitas pelayanan publik meningkat dan tercapainya pelayanan publik yang Murah, Efisien, terukurdan mudah. Berdasarkan hasil yang didapat dapat direkomendasikan sebagai berikut 1. Pemerintah Daerah/Kementerian/Lembaga perlu membuat kebijakan terkait kontinuitas proyek perubahan. Sebagai contoh a. Inovasi/proyek perubahan harus menjadi bagian dari organisasi dengan melakukan transfer Inovasi/proyek perubaham dengan dukungan dan komitmen pimpinan organisasi b. Instansi Pengelola SDM bertanggung jawab memonitor kontinuitas proyek inovasi c. LAN dan Instansi Pengelola SDM perlu menyediakan layanan pengaduan/konsultasi terkait kontinuitas proyek perubahan Hotline service i x 2. Instansi Pengelola SDM dapat memberikan rekomendasi kepada pemda/KL untuk memberikan penghargaan/awards bagi alumni dan proyek perubahan yang berdampak bagi daerah dan nasional. 3. LAN bersamaPemda/KLmembuat kebijakan/regulasi terkait sistemmonitoring dan evaluasi yang terintegrasi sistem Kompetisi Inovasi Pasca Diklatpim Sinopadik, Treasure Study Online TSO. 4. Proyek perubahan harus terintegrasi dengan SIDA, menyesuaikan dengan kebutuhan inovasi daerah. 5. Instansi Pengelola SDM dapat mendorong munculnya Ikatan Alumni Pasca Diklatpim. 6. BPSDM/BKPSDM perlu mempertimbangkan atau merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan/ awards bagi alumni yang proyek perubahannya berjalan dan menjadi kebijakan yang berdampak di daerahnya karena bermanfaat baik internal maupun eksternal. Aparatur Sipil Negara ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Untuk menjadi ASN, warga negara Indonesia dapat mengikuti seleksi CPNS atau PPPK yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dalam prosesnya, para peserta diwajibkan untuk membuat surat pernyataan bermeterai sebagai dokumen pelengkap. Kewajiban penggunaan meterai dalam surat pernyataan tercantum dalam penjelasan Pasal 1 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi “Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan.” Sebagai dokumen pelengkap dalam seleksi CPNS, berikut contoh surat pernyataan CPNS tahun 2021 dari berbagai instansi. 1. Contoh Surat Pernyataan CPNS Kementerian Kesehatan Berikut contoh surat pernyataan CPNS dari situs SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama ................................................................... Tempat dan Tanggal Lahir ................................................................... NIK ................................................................... Pendidikan ................................................................... Jabatan yang dilamar ................................................................... Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 dua tahun atau lebih; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya; Bersedia ditempatkan di mana saja pada saat diangkat sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan1; Bersedia bekerja dalam sistem shift pembagian waktu kerja dan on call 24 jam termasuk hari libur dan atau libur nasional2; Bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP dan mampu melakukan kegiatan kekarantinaan antara lain2 a. Melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina baik di dermaga maupun lepas pantai dengan menggunakan tangga tali atau tangga biasa; b. Melakukan pemeriksaan kesehatan pesawat penumpang dan barang di bandar udara; c. Melakukan pemeriksaan kendaraan darat dan orang lintas negara di Pos Lintas Batas Darat Negara PLBDN. 11. Mampu berbahasa Inggris aktif2; 12. Tidak sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis3; 13. Apabila diterima menjadi CPNS Kementerian Kesehatan, tidak mengajukan pindah dari unit penempatan selama 5 lima tahun sejak diangkat sebagai CPNS dan tidak mengajukan pindah selama 10 sepuluh tahun dengan alasan pribadi dari Kementerian Kesehatan sejak diangkat sebagai PNS. Apabila saya tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud, maka saya dianggap mengundurkan diri. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pada kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2021. ......……………….., …………………..... 2021 Yang membuat pernyataan, Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap Keterangan Khusus bagi jabatan Dosen Asisten Ahli dengan penempatan Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan Khusus bagi penempatan Kantor Kesehatan Pelabuhan; Khusus bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan dokter/dokter gigi. 2. Contoh Surat Pernyataan CPNS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Ini contoh surat pernyataan CPNS dari laman SURAT PERNYATAAN Kepada Yth. Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama ... Tempat/Tanggal Lahir ... Jenis kelamin ... Pendidikan/Universitas ... Alamat Domisili … Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 dua tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, anggota TNI/POLRI. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai CPNS. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar. Tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Bersedia membayar kerugian ganti rugi kepada Kas Negara Republik Indonesia dan menyerahkan bukti setoran kepada Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp. tiga puluh lima juta rupiah apabila mengundurkan diri dengan alasan apapun setelah dinyatakan lulus seluruh proses seleksi atau mengundurkan diri selama masa kerja kurang dari 10 sepuluh tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil CPNS Kementerian PPN/Bappenas. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2021. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ......……………….., …………………..... 2021 Yang membuat pernyataan, Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap 3. Contoh Surat Pernyataan CPNS Badan Kepegawaian Negara Simak contoh surat pernyataan dari situs SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR Nama NIK Tempat/Tanggal Lahir Agama Alamat Nomor HP Email Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 dua tahun atau lebih; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan BKN; dan Bersedia mengabdi di BKN dan tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja di lingkungan BKN maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 12 dua belas tahun sejak terhitung mulai tanggal CPNS, kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. ......……………….., …………………..... 2021 Yang membuat pernyataan, Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap 4. Contoh Surat Pernyataan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Simak contoh surat pernyataan CPNS dari laman SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini Nama Nomor Induk Kependudukan NIK Alamat Pekerjaan pada KTP Jenjang pendidikan Program Studi/ Jurusan Jabatan yang dilamar Nomor telepon/HP Alamat e-mail Merupakan Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Kementerian Hukum dan HAM, menyatakan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak siapapun bahwa saya Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memiliki Karakteristik Pribadi selaku penyelenggara Pelayanan Publik; Mampu berperan sebagai perekat NKRI; Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah; Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; Memiliki jenjang pendidikan dan program studi dengan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan; Sehat jasmani, rohani dan jiwa/mental; Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya; Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM; Tidak akan mengajukan permohonan pindah wilayah, jabatan dan / atau penyesuaian ijasah selama 8 tahun sejak TMT PNS atau pindah instansi selama 10 tahun sejak TMT PNS; Memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jabatan yang saya lamar dan seluruh dokumen unggah serta data yang saya berikan adalah benar bukan palsu. Apabila salah satu pernyataan pada angka di atas ditemukan atau terbukti berseberangan atau tidak sesuai atau tidak benar, maka saya bersedia digugurkan keikutsertaan seleksi atau digagalkan kelulusan akhir saya atau tidak diproses penetapan Nomor Induk Pegawai NIP atau dibatalkan keputusan pengangkatan CPNS. ......……………….., …………………..... 2021 Yang membuat pernyataan, Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap Catatan Urutan nomor di atas wajib urut dan tidak boleh ada yang tidak termuat. Apabila ada point yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan point tersebut sehingga dapat digugurkan. 5. Contoh Surat Pernyataan CPNS Kementerian Dalam Negeri Berikut contoh surat pernyataan CPNS dari laman SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Tempat, Tanggal Lahir Nomor KTP/Identitas Pendidikan Jabatan yang dilamar Jenis Kelamin Agama Alamat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 dua tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenis. Menyandang disabilitas sesuai surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya Khusus Penyandang Disabilitas * Memiliki keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua Bapak dan/atau Ibu asli Papua/Papua Barat. Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat ** Seluruh dokumen unggah dan data yang saya berikan pada portal SSCASN atau saat pemberkasan proses penetapan NIP adalah benar/bukan palsu. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah. Bersedia mengabdi pada Kementerian Dalam Negeri dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 sepuluh tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. ......……………….., …………………..... 2021 Yang membuat pernyataan, Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap Catatan Poin peryataan bertanda * wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Poin pernyataan bertanda ** wajib dicantumkan bagi pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat. Poin pernyataan bertanda * dan ** wajib dihapus bagi pelamar kebutuhan umum yang tidak menyandang disabilitas dan bukan keturunan asli Putra/Putri Papua dan Papua Barat serta mengubah poin nomor 11 menjadi nomor 9, dan seterusnya sehingga bagi pelamar umum hanya terdapat 11 poin pernyataan. Apabila ada poin yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan poin tersebut sehingga dapat digugurkan. 6. Contoh Surat Pernyataan CPNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bersumber dari berikut contoh surat pernyataan CPNS. SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama ............................................................................ Nomor Induk Kependudukan ............................................................................ Alamat Domisili ............................................................................ Agama ............................................................................ Pendidikan ............................................................................ Jabatan yang Dilamar ............................................................................ merupakan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya Warga Negara Indonesia WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; Sehat jasmani dan rohani/jiwa/mental; Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 dua tahun atau lebih; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, anggota POLRI, dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Bersedia mengabdi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 10 sepuluh tahun sejak TMT PNS. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia digugurkan/dibatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021. ......……………….., …………………..... 2021 Yang membuat pernyataan, Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap *Catatan Poin pada nomor 1 hingga 11 wajib termuat seluruhnya dan dituliskan secara urut. Apabila ada poin yang tidak termuat maka peserta dianggap tidak setuju dengan poin tersebut sehingga dapat digugurkan keikutsertaaannya dalam seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021. 7. Contoh Surat Pernyataan CPNS Mahkamah Agung Ini contoh surat pernyataan CPNS dari laman SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini Nama Nomor Induk Kependudukan NIK Alamat sesuai KTP Pekerjaan pada KTP Jenjang pendidikan Program studi/ Jurusan Jabatan yang dilamar Merupakan Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS pada Mahkamah Agung RI tahun 2021, menyatakan Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 dua tahun atau lebih; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; Bersedia ditempatkan di Mahkamah Agung RI dan 4 empat lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh Indonesia; Tidak akan mengajukan permohonan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 sepuluh tahun sejak ditetapkan sebagai PNS; Bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp. lima belas juta rupiah jika dikemudian hari saya mengundurkan diri setelah mendapatkan persetujuan NIP. Demikian pernyataan ini dibuat, apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia digugurkan atau dibatalkan kelulusan pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Tahun 2021. ......……………….., …………………..... 2021 Yang membuat pernyataan, Meterai dan tanda tangan Nama Lengkap Catatan Poin 1 9 wajib tercantum dalam surat pernyataan. Apabila ada point yang tidak termuat atau diganti maka dianggap tidak sah dan digugurkan. Demikian contoh surat pernyataan CPNS tahun 2021 dari berbagai instansi. Jakarta Badan Kepegawaian Negara BKN angkat bicara soal aturan PNS Pria dapat beristri lebih dari satu dan larangan bagi PNS Wanita menjadi Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Muhammadiyah Usul Tambahan Libur Idul Adha 2023, Begini Respons Menag Yaqut Cholil hingga MenpanRB Abdullah Azwar Anas Kabar Baik ASN Kemenag, Usulan Pembayaran 80% Tukin PNS Direstui Jokowi Usul Kenaikan Tukin PNS Dihitung dari Penggunaan Produk Dalam Negeri "Ketentuan mengenai dibolehkannya PNS Pria yang beristri lebih dari seorang maupun PNS Wanita yang dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat sudah diterbitkan sejak 40 tahun yang lalu, dan bukan kebijakan yang dikeluarkan oleh BKN, namun sudah lama diatur di dalam regulasi mengenai Izin Perkawinan dan Perceraian PNS PP 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP 45 Tahun 1990," dikutip dari keterangan resmi BKN, Rabu 7/6/2023. Tentang Izin Bagi PNS Pria untuk Beristri Lebih dari Seorang Bahwa persyaratan dan ketentuan mengenai izin untuk beristri lebih dari seorang bagi PNS Pria diatur secara ketat dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya mengatur mengenai syarat alternatif, syarat kumulatif, dan kewenangan pejabat untuk menolak memberikan izin kepada PNS Pria yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS Pria untuk beristri lebih dari seorang. Syarat Alternatif merupakan persyaratan yang harus terpenuhi salah satunya oleh PNS Pria untuk dapat beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa kondisi diatas harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. Syarat KumulatifSejumlah Pegawai Negeri Sipil PNS Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin 10/6/2019. PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. FananiSedangkan syarat kumulatif adalah sarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh PNS Pria untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri; PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya Dalam ketentuan Pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pejabat pemerintah tidak memberikan izin bagi PNS Pria yang mengajukan izin untuk beristri lebih dari seorang apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat 3; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atauada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai PNS Pria yang beristri lebih dari seorang berdampak pada status kepegawaian yang bersangkutan dan diancam dengan salah satu hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Larangan bagi PNS Wanita Menjadi Istri Kedua/Ketiga/KeempatSejumlah Pegawai Negeri Sipil PNS Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin 10/6/2019. PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. FananiLarangan mengenai Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dinyatakan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, menjadi istri kedua/ketiga/keempat bagi PNS wanita adalah merupakan larangan yang akan berdampak terhadap status kepegawaian yang bersangkutan dan diancam dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian. Bahwa ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki tujuan utama yakni agar setiap PNS dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya dengan menjaga tingkah laku, tindakan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks kepegawaian dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, istilah yang dikenal adalah PNS Pria yang beristri lebih dari seorang, sedangkan istilah “PNS Poligami” adalah bahasa yang biasa digunakan di masyarakat. Menurut regulasi tersebut, PNS Pria memang dibolehkan untuk beristri lebih dari seorang, namun harus memenuhi berbagai macam persyaratan serta mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang, sehingga prosesnya cukup panjang dan selektif. Demikian penjelasan tentang ramainya isu di media massa dan media sosial tentang PNS Pria dapat beristri lebih dari satu dan tentang larangan bagi PNS Wanita menjadi Istri Kedua, Ketiga, atau Keempat. Diimbau dengan hormat kepada rekan awak media untuk dapat mengutip substansi aturan ini secara utuh, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Infografis Simulasi Baru Gaji PNS* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. SURAT PERNYATAANTIDAK BERSTATUS SEBAGAI CPNS/PNSYang bertandatangan di bawah ini, saya Nama Lengkap SURATI, Lahir Malang, 26 Oktober 1988Tempat Tugas TK SITI HAJARAlamat Lembaga Jeruk Purut, Talun, MalangMenyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya betul – betul berstatus Guru Non PNS dan tidak berstatus sebagai CPNS/ surat pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan ke kas Negara atau menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SURATI, Silahkan di download saja diedit2.. contoh surat pernyataan non PNS surat keterangan bukan sebagai pegawai negeri ... dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa Saya tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat negara. ... 1 surat Keterangan Induksi ... Menunjukkan pengabdian ………..terhadap sekolah Benar telah mengikuti dan melaksanakan bimbingan induksi selaku Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS yang dilaksanakan dari bulan Maret sampai de[r] ... 19 peraturan bupati 2010 09 ... 1 Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa yang diberikan ijin belajar, tugas belajar, tugas belajar khusus dan surat keterangan melanjutkan studi ... 9 SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS ... Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ... 3 Surat Keterangan BPJS Kesehatan ... Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama pegawai sebagaimana terlampir adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di ...nama SKPD Pemerintah Kota Surabaya.. Demikian surat keterangan ini[r] ... 1 F SURAT KETERANGAN KEMATIAN LUAR NEGERI ... Berdasarkan Surat Keterangan No. ………………, dari …………………………………. Jenazah Alm/ah ……………………telah diperabukan pada tanggal …………………. Menurut keputusan keluarga sesuai yang dilaporkan sdr/i ……..……………,hubungan ... 2 SURAT KETERANGAN LULUS ... Grobogan Maksud Yang bersangkutan adalah sebagai peserta didik pada SMP Negeri 2 Toroh Kabupaten Grobogan, tahun pelajaran 2014/2015 duduk di kelas X Sembilan.. Pada tahun pelajaran 2[r] ... 1 SURAT KETERANGAN KUNJUNGAN ... Maksud yang namanya tersebut di atas pada hari KAMIS tanggal 17 Maret 2016 telah melakukan kunjungan ke SMP Negeri 2 Toroh Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.. Demikian Surat Ke[r] ... 1 CONTOH SURAT KETERANGAN ... Alamat Desa Asemrudung RT/RW 12 /02 Siswa tersebut di atas benar-benar samapai sat ini masih menjadi siswa di Tk Satu Atap Sekolah Dasar Negeri 1 Asemrudung UPTD Pendidikan Kecamatan[r] ... 20 F SURAT KETERANGAN DATANG dari LUAR NEGERI ... Dokumen Perjalanan ditulis dengan kode angka ada kotak kosong yang tersedia, dengan cara memilih satu diantara kotak yang berisi angka sesuai dengan dokumen perjalanan yang dimiliki le[r] ... 2 F SURAT KETERANGAN PINDAH ke LUAR NEGERI ... Jika pengikut/anggota keluarga dimaksud tercatat dalam KK yang berbeda dengan pemohon, maka data pengikut/anggota keluarga ditulis pada table b ditulis secara berurutan sesuai No, Nama[r] ... 2 SURAT KETERANGAN PEMENANG ... KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN 2015 HIBAH PEMERINTAH SURAT KETERANGAN PEMENAANG LELANG Dengan hor[r] ... 1 formulir pendaftaran diri ... IDENTITAS Nama Lengkap Jenis Kelamin 1 o Laki-laki 2 o Perempuan Tempat Lahir Tanggal Lahir Tanggal Bulan Tahun Informasi Paspor Diisi jika sudah memiliki Jenis Paspor pilih sa[r] ... 2 Surat Keterangan Lulus ... Berikut kami lampirkan  Foto Copy Kartu Mahasiswa KTM  Pas Photo hitam putih /berwarna uk 4 x 6 sebanyak 2 lembar  Foto Copy Berita Acara Ujian Sarjana/Diploma  Daftar Prestasi[r] ... 1 Surat Keterangan Mahasiswa ... terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika FSM Universitas Diponegoro.. Kepala Bagian Tata Usaha, Dra.[r] ... 1 Surat Keterangan KKN ... 196311051988031001 * pilih salah satu KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA Jalan Prof.. Soedarto, SH Temba[r] ... 1 Show all 10000 documents... Related subjects

surat keterangan bukan pns